Mata uang digital masih terus digodok oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) hingga forum dunia. Isu ini dirembuk dalam pertemuan bank sentral berbagai negara serta persamuhan para anggota G20.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menilai Kemunculan mata uang digital dianggap mengancam keberadaan mata uang fisik dari sisi pengaturan jumlah uang yang beredar.
"Itu implikasinya tadi yang disebutkan makro policynya tidak hanya prudensial policy tapi juga makro policynya karena jumlah uang beradar pasit menentukan juga dinamika ekonomi suatu negara," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (15/6/2021).
Kata dia, ada kompetisi di antara para pemilik, termasuk keterlibatan Elon Musk dalam mempromosikan crypto ini.
"Kalau kita lihat kayak Elon Musk, currency-nya boleh membeli saham Tesla dan lain-lain atau sempat Facebook dan digital Company di Amerika Serikat mau buat currency sendiri, itu dianggap ancaman bagi currency fisik yang dimiliki suatu negara," bebernya.
Adapun, mantan anggota Bank Dunia inu menulau sejumlah negara sejatinya telah melakukan uji coba kebijakan atau piloting menyusul maraknya peredaran uang crypto. Salah satunya China.
Beberapa daerah di Negeri Tirai Bambu tersebut mengubah transaksi fisik menjadi digital dan mengukur dampaknya terhadap perekonomian.
"Persoalannya adalah setiap negara yang berkedaulatan menetapkan bank sentral sebagai penguasa atau yang memiliki power dari negara untuk mengatur currency,” tandasnya.
Negara yang Mengatakan Ya untuk Bitcoin
Bitcoin dapat digunakan secara anonim untuk melakukan transaksi antara pemegang akun mana pun, di mana pun dan kapan pun di seluruh dunia, yang membuatnya menarik bagi penjahat dan organisasi teror. Mereka mungkin menggunakan bitcoin untuk membeli atau menjual barang ilegal seperti obat-obatan atau senjata. Namun, tren itu telah bergeser akhir-akhir ini, karena penjahat menjauh dari bitcoin karena takut dilacak
Sebagian besar negara belum secara jelas menentukan legalitas bitcoin, lebih memilih untuk mengambil pendekatan menunggu dan melihat. Beberapa negara secara tidak langsung menyetujui penggunaan bitcoin secara legal dengan memberlakukan beberapa pengawasan peraturan. Namun, pada Juni 2021, El Salvador adalah satu-satunya negara yang mengakui bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah.
Amerika Serikat
Amerika Serikat secara umum telah mengambil sikap positif terhadap bitcoin, meskipun beberapa lembaga pemerintah bekerja untuk mencegah atau mengurangi penggunaan bitcoin untuk transaksi ilegal. Bisnis terkemuka seperti Dish Network (DISH), Microsoft, Subway, dan Overstock (OSTK) menerima pembayaran dalam bitcoin. Mata uang digital juga telah memasuki pasar derivatif AS—menambah legitimasinya.
Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS (FinCEN) telah mengeluarkan panduan tentang bitcoin sejak 2013. Departemen Keuangan telah mendefinisikan bitcoin bukan sebagai mata uang, tetapi sebagai bisnis layanan uang (MSB). Ini menempatkannya di bawah Undang-Undang Kerahasiaan Bank, yang mengharuskan pertukaran dan pemroses pembayaran untuk mematuhi tanggung jawab tertentu seperti pelaporan, pendaftaran, dan pencatatan.9
Selain itu, bitcoin dikategorikan sebagai properti untuk tujuan perpajakan oleh Internal Revenue Service (IRS).
Kanada
Seperti tetangga selatannya, A.S., Kanada mempertahankan sikap ramah bitcoin secara umum sambil juga memastikan cryptocurrency tidak digunakan untuk pencucian uang. Bitcoin dipandang sebagai komoditas oleh Canada Revenue Agency (CRA).
Ini berarti transaksi bitcoin dipandang sebagai transaksi barter, dan pendapatan yang dihasilkan diperlakukan sebagai pendapatan bisnis. Perpajakan juga tergantung pada apakah individu tersebut memiliki bisnis jual beli atau hanya peduli dengan investasi.
Kanada menganggap pertukaran bitcoin sebagai bisnis layanan uang. Ini membawa mereka di bawah lingkup undang-undang anti pencucian uang (AML). Pertukaran Bitcoin perlu mendaftar ke Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada (FINTRAC), melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan, mematuhi rencana kepatuhan, dan bahkan menyimpan catatan tertentu. Selain itu, beberapa bank besar Kanada telah melarang penggunaan mereka kartu kredit atau debit untuk transaksi bitcoin.
Australia
Mirip dengan Kanada, Australia menganggap bitcoin bukan uang atau mata uang asing, dengan Kantor Perpajakan Australia (ATO) menetapkannya sebagai aset untuk tujuan pajak capital gain.
Uni Eropa
Pada 22 Oktober 2015, Pengadilan Eropa (ECJ) memutuskan bahwa membeli dan menjual mata uang digital dianggap sebagai penyedia layanan dan ini dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN) di semua negara anggota Uni Eropa (UE). Selain itu, beberapa negara Uni Eropa individu juga telah mengembangkan sikap bitcoin mereka sendiri.
Di Finlandia, Dewan Pusat Pajak (CBT) telah memberikan bitcoin status bebas PPN dengan mengklasifikasikannya sebagai layanan keuangan. Bitcoin diperlakukan sebagai komoditas di Finlandia dan bukan sebagai mata uang.
Keuangan Layanan Publik Federal Belgia juga telah membebaskan bitcoin dari PPN. Di Siprus, bitcoin juga tidak dikontrol atau diatur.
Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) di Inggris memiliki sikap pro-bitcoin dan ingin lingkungan peraturan mendukung mata uang digital. Bitcoin berada di bawah peraturan pajak tertentu di Inggris.
Badan Pendapatan Nasional (NRA) Bulgaria juga telah membawa bitcoin di bawah undang-undang pajak yang ada. Jerman terbuka untuk bitcoin, di mana bitcoin dianggap legal tetapi dikenakan pajak berbeda tergantung pada apakah pihak berwenang berurusan dengan bursa, penambang, perusahaan, atau pengguna.
El Salvador
El Salvador adalah satu-satunya negara di dunia yang mengizinkan bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Pada Juni 2021, Kongres negara itu menyetujui proposal oleh Presiden Nayib Bukele untuk secara resmi mengadopsi bitcoin sebagai bentuk pembayaran.5
Negara yang Mengatakan Tidak pada Bitcoin
Sementara bitcoin disambut di banyak bagian dunia, beberapa negara waspada karena volatilitasnya, sifatnya yang terdesentralisasi, ancaman yang dirasakan terhadap sistem moneter saat ini, dan hubungan dengan kegiatan terlarang seperti perdagangan narkoba dan pencucian uang. Beberapa negara telah langsung melarang mata uang digital, sementara yang lain telah mencoba untuk memotong dukungan dari sistem perbankan dan keuangan yang penting untuk perdagangan dan penggunaannya.
Cina
Bitcoin pada dasarnya dilarang di Cina. Semua bank dan lembaga keuangan lainnya seperti pemroses pembayaran dilarang bertransaksi atau berurusan dengan bitcoin. Pertukaran mata uang kripto dilarang. Pemerintah telah menindak penambang.
Rusia
Bitcoin tidak diatur di Rusia, meskipun penggunaannya sebagai pembayaran untuk barang atau jasa adalah ilegal.
Vietnam
Pemerintah Vietnam dan bank negaranya menyatakan bahwa bitcoin bukanlah metode pembayaran yang sah, meskipun tidak diatur sebagai investasi.
Bolivia, Kolombia, dan Ekuador
El Banco Central de Bolivia telah melarang penggunaan bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Columbia tidak mengizinkan penggunaan atau investasi bitcoin. Bitcoin dan cryptocurrency lainnya dilarang di Ekuador dengan suara mayoritas di majelis nasional.
Kesimpulan
Meskipun bitcoin berusia lebih dari 10 tahun, banyak negara masih belum memiliki sistem eksplisit yang membatasi, mengatur, atau melarang cryptocurrency. Sifat bitcoin yang terdesentralisasi dan anonim telah menantang banyak pemerintah tentang cara mengizinkan penggunaan legal sambil mencegah transaksi kriminal. Banyak negara masih menganalisis cara untuk mengatur cryptocurrency. Secara keseluruhan, bitcoin tetap berada di wilayah abu-abu hukum untuk sebagian besar dunia.
Tidak ada komentar:
Tulis komentar